Suko Awin Jaya 14 Juli 2026 – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, melaksanakan Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Desa Suko Awin Jaya. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagai forum untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan menyusun skala prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2027.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD Desa Suko Awin Jaya bersama seluruh anggota BPD dan berlangsung secara tertib, demokratis, serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Suko Awin Jaya Ibu Idawati, Camat Sekernan Bapak Kalduni, S.H., Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Sekernan Bapak Akmal, Kasi Pemerintahan Kecamatan Sekernan Bapak Ismail, S.Kom. beserta seluruh staf Kecamatan Sekernan, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Bapak Sardi Gunawan, Babinsa Desa Bapak Edi Sabhara, Bhabinkamtibmas Desa Bapak Eko, Kepala Puskesmas Suko Awin Jaya Ibu Siti Rahma, para Kepala Sekolah se-Desa Suko Awin Jaya, seluruh Ketua RT, serta unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah menyampaikan bahwa penyusunan RKPDes merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, seluruh usulan yang disampaikan dalam musyawarah akan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan program prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa.

Camat Sekernan Bapak Kalduni, S.H. dalam arahannya mengapresiasi terselenggaranya musyawarah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia mengingatkan agar seluruh usulan pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Sementara itu, Kepala Desa Suko Awin Jaya Ibu Idawati menyampaikan bahwa pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat desa. Kepala Desa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa juga mengingatkan seluruh peserta musyawarah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Desa Suko Awin Jaya. Menurutnya, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Desa Suko Awin Jaya agar tetap aman, nyaman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para orang tua, dan seluruh warga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba," ujar Kepala Desa.

Selama musyawarah berlangsung, berbagai usulan pembangunan dari masing-masing Ketua RT, lembaga desa, serta unsur masyarakat dihimpun dan didiskusikan secara terbuka. Usulan-usulan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program-program sosial kemasyarakatan lainnya.

Hasil Musyawarah Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RKPDes sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Desa Suko Awin Jaya pada tahun anggaran mendatang. Melalui musyawarah ini diharapkan seluruh program yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.